Ken Setiawan: Tangani Radikalisme, Pemerintah Perlu Contoh Penindakan Kasus Kudeta FETO di Turki

Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan mengaku prihatin terhadap kondisi tanah air yang belakangan mulai memanas dikarenakan politik identitas yang mengakibatkan perpecahan diantara warga masyarakat.

Ken berharap penindakan radikalisme dan Terorisme di Indonesia perlu mencontoh penanganan terhadap kasus kudeta yang di pimpin oleh seorang ulama bernama Fethullah Gulen (FETO) di Turki

FETO menurut Ken awalnya adalah organisasi pendukung Partai Keadilan dan Pembangunan, partai pemerintah Recep Tayyip Erdogan.

Ken menyebut bahwa Fethullah Gulen dianggap sebagai ulama kharismatik dan paling berpengaruh di Turki, bahkan pada 2008 Majalah paling populer di Amerika, Foreign Policy Magazine bahkan menobatkannya sebagai orang nomor satu dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia.

Ken menyebut bahwa Bagi Fethullah Gulen, Turki yang sekuler tidak boleh menghalangi kemajuan umat Islam. Namun, yang membuatnya prihatin, Turki yang 99 persen penduduknya Muslim jutsru ekonominya sangat lemah dan tidak menerapkan syariat.

Gulen lalu mengkader dan menyusupkan tokoh tokoh yang sepemikiriannya itu di pejabat pemerintahan dan institusi aparat.

Gulen ingin merubah keadaan tersebut dengan cara yang keras dan drastis lewat kudeta yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dan ribuan orang cidera, bagusnya hal tersebut lansung di tindak tegas oleh pemerintahan Erdogan sehingga konflik tidak meluas, bila tidak cepat ditindak makan dipastikan pemerintahan Erdogan tumbang. Jelas Ken.

Menurut Ken, konsep pemikiran dan jaringan Fethullah Gulen sudah dicopy paste di Indonesia, bahkan model jaringannya di Indonesia sudah masuk ke semua lini masyarakat, termasuk infiltrasi di kalangan pendidikan, pejabat ASN kementrian dan aparat TNI POLRI.

Jaringan Fethullah Gulen di Indonesia cukup masih lewat pendidikan Islam terpadu, makanya jangan kaget bila ada sekolah terpadu tidak ada bendera merah putih, tidak ada upacara, tidak ada foto presiden dan wakil presiden termasuk foto atau patung lambang negara Garuda Pancasila. Tambah Ken.

Masalahnya yang utama adalah saat ini masyarakat Indonesia tidak menganggap hal itu adalah ancaman, dan mayoritas masyarakat lebih banyak menyukai dan mengikuti tokoh tokoh yang vokal dan cenderung anti terhadap pemerintah karena menerima informasi atau berita hoax, bahkan walaupun seorang mualaf dan tiba tiba rajin kritik pemerintah serta menyuarakan khilafah maka mendadak di panggil ustad atau ulama.

Jika pemerintah tidak sadar, tidak tanggap dan antisipasi terhadap masalah ini, justru malah membiarkan ormas sosial, ormas politik yang teridentifikasi berafiliasi dengan jaringan radikalisme terorisme, tidak mustahil bila kudeta seperti kasus FETO di Turki juga akan terjadi di Indonesia.

Harus ada upaya pencegahan yang masif dan didukung regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila, termasuk melarang ormas sosial maupun politik yang tidak menggunakan asas Pancasila dalam AD ART agar bisa ditindak dengan hukum pidana. Tutup Ken.

Related Posts